HAM, Demokrasi, dan Penegakan Hukum di Indonesia

[ Dosen Pengampu :Drs. H. Fadhil Kamil S.Pd ]

[ Oleh Kelompok  11 : Noormayanti (A1E310203), Ridha Rahmini (A1E310239), Eka Sari Pratiwi (A1E310263), Eka Tridi Ariyani   (A1E310267), Armina Royani (A1E310265), M.Rijali (A1E310219) ]           

HAM, DEMOKRASI DAN PENEGAKAN HUKUM DI INDONESIA

      A.   HAM

Hak dapat di artikan sesuatu yang benar,kewenangan,kekuasaan,untuk berbuat sesuatu,atau kekuasaan yang benar atas sesuatu untuk menuntut sesuatu.sedangkan “asasi” berarti bersifat dasar,pokok atau fundamental. Sehingga HAM adalah hak yang bersifat dasar atau hak pokok yang di miliki manusia,seperti hak hidup,hak berbicara,dan hak mendapat perlindungan.

Ada sejumlah hak yang tidak dapat dicabut atau dihilangkan,seperti kebebasan berbicara dan berpendapat,kebebasan beragama dan berkeyakinan,kebebasan bsrserikat, dan hak untuk mendapatkan perlindungan yang sama di depan hukum.

HAM itu tidak boleh di cabut karna manusia adalah makhluk ciptaan Tuhan maka HAM adalah hak yang melekat pada diri manusia dan merupakan hak yang di berikansebagai karunia Tuhan. Karena semua HAM  itu dari tuhan maka tidak tidak diperbolehkan ada pihak lain termasuk manusia kecuali Tuhan sendiri yang mencabutnya.

Dibalik adanya HAM yang perlu dihormati mengandung makna adanya kewajiban asasi dari setiap orang. Kewajiban asasi yang di maksud adalah kewajiban dasar manusia yang ditekankan dalam Undang-undang tersebut sebagai seperangkat kewajiban yang apabila tidak dilaksanakan, tidak memungkinkan terlaksana dan tegaknya HAM.

Sedikitnya ada lima HAM yang telah mendapat pengakuan dari masyarakat dunia,yakni :

(1)  Kebebasan berbicara,berpendapat dan pers.

(2)   Kebebasan Bergama.

(3)   Kebebasan berkumpul dam berserikat.

(4)  Hak atas perlindungan yang sama di depan hukum,dan

(5)   Hak atas pendidikan dan penghidupan yang layak.

Istilah HAM dalam UUD 1945 secara eksplisit tidak ada namun secara emplisit kita tidak dapat menafsirkan bahwa HAM dapat di temukan pada bagian pembukaan UUD 1945 Alinea pertama dan pada bagian Batang Tubuh UUD 1945, pasal 27 sampai dengan 31 yaitu ;

“ Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus di hapuskan karna tidakk sesuai dengan prikemanusiaan dan prikeadilan.”

           

Sesungguhnya Negara Indonesia yang berdasarkan Pancasila menganut paham kekeluargaan (Intergralistik) sehingga dari perwujudan hak-hak asasi manusia lebih dititik beratkan pada pelaksanaan hak dan kewajiban warga Negara. . HAM ialah ajaran teori hukum alam (Natural Law Theory, atau filsafat hukum alam) sebagai dianut negara-negara Barat modern. Ru­mus­an hak asasi manusia dalam Un­dang-Undang Dasar da­pat mencakup lima kelompok materi sebagai berikut:

1.Kelompok Hak-Hak Sipil

Dirumuskan men­jadi:

a.   Setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup dan kehidupannya.

b.   Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan, perlakuan atau penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi dan merendahkan martabat kemanusiaan.

c.   Setiap orang berhak untuk bebas dari segala bentuk perbu­dakan.

d.   Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya.

e.   Setiap orang berhak untuk bebas memiliki keyakinan, pikiran dan hati nurani.

f.   Setiap orang berhak untuk diakui sebagai pribadi di ha­dapan hukum.

g.   Setiap orang berhak atas perlakuan yang sama di ha­dapan hukum dan pemerintahan.

h.   Setiap orang berhak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut.

i.    Setiap orang berhak untuk membentuk keluarga dan melan­jutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.

j.    Setiap orang berhak akan status kewarganegaraan.

k.   Setiap orang berhak untuk bebas bertempat tinggal di wi­layah negaranya, meninggalkan dan kembali ke negaranya.

l.    Setiap orang berhak memperoleh suaka politik.

m.  Setiap orang berhak bebas dari segala bentuk perla­kuan dis­kriminatif dan berhak mendapatkan perlin­dungan hukum dari perlakuan yang bersifat diskrimi­natif tersebut.

2.Kelompok Hak-Hak Politik, Ekonomi, Sosial dan Budaya

a.   Setiap warga negara berhak untuk berserikat, ber­kum­pul dan menyatakan pendapatnya secara damai.

b.   Setiap warga negara berhak untuk memilih dan di­pi­lih dalam rangka lembaga perwakilan rakyat.

c.   Setiap warga negara dapat diangkat untuk mendu­duki ja­batan-jabatan publik.

d.   Setiap orang berhak untuk memperoleh dan memilih peker­jaan yang sah dan layak bagi kemanusiaan.

e.   Setiap orang berhak untuk bekerja, mendapat imbal­an, dan men­dapat perlakuan yang layak dalam hu­bung­an kerja yang berkeadilan.

f.   Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi.

g.   Setiap warga negara berhak atas jaminan sosial yang dibu­tuh­kan untuk hidup layak dan memungkinkan pengembangan dirinya sebagai manusia yang ber­martabat.

h.   Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan mem­peroleh informasi.

i.    Setiap orang berhak untuk memperoleh dan memilih pendi­dikan dan pengajaran.

j.    Setiap orang berhak mengembangkan dan memper­oleh man­faat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya untuk peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan umat manusia.

k.   Negara menjamin penghormatan atas identitas bu­da­ya dan hak-hak masyarakat lokal selaras dengan per­kembangan za­man dan tingkat peradaban bangsa.

l.    Negara mengakui setiap budaya sebagai bagian dari kebu­dayaan nasional.

m.  Negara menjunjung tinggi nilai-nilai etika dan moral kema­nusiaan yang diajarkan oleh setiap agama, dan menjamin ke­mer­dekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk dan menja­lankan ajaran agamanya.

3. Kelompok Hak-Hak Khusus dan Hak Atas Pembangunan

a.   Setiap warga negara yang menyandang masalah so­sial, terma­suk kelompok masyarakat yang terasing dan yang hidup di lingkungan terpencil, berhak men­dapat kemudahan dan per­lakuan khusus untuk mem­peroleh kesempatan yang sama.

b.   Hak perempuan dijamin dan dilindungi untuk men­capai kesetaraan gender dalam kehidupan nasional.

c.   Hak khusus yang melekat pada diri perempuan yang dika­renakan oleh fungsi reproduksinya dijamin dan dilindungi oleh hukum.

d.   Setiap anak berhak atas kasih sayang, perhatian dan perlin­dungan orangtua, keluarga, masyarakat dan ne­ga­ra bagi per­tumbuhan fisik dan mental serta per­kem­bangan pribadinya.

e.   Setiap warga negara berhak untuk berperan serta da­lam pengelolaan dan turut menikmati manfaat yang diperoleh dari pengelolaan kekayaan alam.

f.   Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang ber­sih dan sehat.

g.   Kebijakan, perlakuan atau tindakan khusus yang ber­sifat sementara dan dituangkan dalam peraturan per­undangan-un­dangan yang sah yang dimaksudkan un­tuk menyetarakan tingkat perkembangan kelom­pok tertentu yang pernah me­nga­lami perlakuan dis­krimi­nasi dengan kelompok-kelompok lain dalam masya­rakat, dan perlakuan khusus sebagaimana di­ten­tukan dalam ayat (1) pasal ini, tidak termasuk dalam pe­nger­tian diskriminasi sebagaimana ditentu­kan dalam Pasal 1 ayat (13).

4.  Tanggung jawab Negara dan Kewajiban Asasi Manusia

a.   Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

b.   Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk pada pembatasan yang dite­tap­kan oleh undang-undang dengan maksud semata-ma­ta untuk menjamin pengakuan dan penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain serta untuk meme­nuhi tuntutan keadilan sesuai dengan nilai-nilai aga­ma, moralitas dan kesusilaan, keamanan dan keter­tib­an umum dalam masyarakat yang demokratis.

c.   Negara bertanggungjawab atas perlindungan, pema­juan, penegakan, dan pemenuhan hak-hak asasi ma­nusia.

d.   Untuk menjamin pelaksanaan hak asasi manusia, dibentuk Komisi Nasional Hak Asasi Manusia yang bersifat independen dan tidak memihak yang pem­bentukan, susunan dan kedu­dukannya diatur dengan undang-undang.

       B.   Demokrasi

Secara etimologis Istilah demokrasi berasal dari bahasa Yunani.”demos” berarti rakyat dan “kratos/kratein” berarti kekuasan” (government of rule by the people). Ada pula definisi singkat untuk istilah demokrasi yang diartikan sebagai pemerintahan atau kekuasan dari rakyat oleh rakyat  dan  untuk rakyat.

Demokrasi dapat berarti juga seperangkat gagasan dan prinsip tentang kebebasan,tetapi juga mencakup seperangkat prektek dan prosedur yang terbentuk melalui sejarah panjang dan sering berliku-liku sehingga demokrasi sering di sebut suatu pelembagaan dari kebebasan. Mengapa demokrasi karena demokrasi sebagai dasar sistem pemerintahan konstitusional sudah teruji oleh jaman yang menjunjung tinggi kebebasan,HAM, persamaan di depan hukum yang harus dimiliki oleh setiap individu dan masyarakat.

Demokrasi konstitusionil adalah suatu gagasan pemerintahan demokrasi yang kekuasaannya terbatas dan pemerintahanya tidak di benarkan betindak sewenag-wenang . ketntuan dan peraturan hukum yang membatasi kekuasaan pemerintah ini ada dalam konstitusi sehingga demokrasi konstitusional sering di sebut “pemerintahan berdasrkan konstitusi”.

Demokrasi konstitusional adalah demokrasi yang berdasarkan konstitusi danb atau hukum ( Rule of law ). Sejumlah syarat-syarat dasar untuk terselenggaranya pemerintah yang demokratis di bawah Rule of law, sebagai berikut:

(          1)  Perlindungan konstitusionil;

(          2)  Badan kehakiman yang bebas dan tidak memihak;

(          3)  Pemilihan umum yang bebas;

(          4)  Kebebasan untuk menyatakan pendapat;

(          5)  Kebebasan untuk berserikat/berorganisasi dan beroposisi;

(          6)  Pendidikan kewarga negaraan.

Untuk membnagun dan menegakkan demokrasi di Indonesia di perlikan pilar-pilar demokrasi konstitusionil berdasarkan filsafat bangsa pancasila dan konstitusi Negara  RI UUD 1945 ialah demokrasi yang berdasarkan ;

(     1)  Ketuhanan yang maha ESA;

(     2)  HAM;

(     3)  Kedaulatan rakyat;

(     4)  Kecerdasan ;

(     5)  Pemisahan kekuasaan Negara;

(     6)  Otonomi daerah;

(     7)  Supremasi  hukum ( Rule of law );

(     8)  Peradilan yang bebas

(     9)  Kesejahteraan rakyat;

(     10)               Keadilan social.

Factor-faktor yang mempengaruhi pembangunan dan penegakan demokrasi konstitusional di suatu Negara meliputi factor-faktor;

-          Factor ekonomi : tingkat pertumbuhan ekonomi menunjukan factor yang sangaat penting dalam pelaksanaan demokrasi di Negara tertentu.

-          Factor social danl politik :factor penting berkaitan dengan pembangunan demokrasi di suatu Negara dan mungkin sering di abaikan adalah masalah persaan kesatuan nasional atau identitas sebagai bangsa.

-          Factor budaya kewarga negaraan dan sejarah : akar sejarah dan budaya kewarga negaraan suatu bangsa ternyata dapat memberikan konstribusi yang besar terdapat pembentukan dan pembangunan masyarakat demokrasi.

Dalam satu Negara  dapat diterapkan system presidensial atau system pelementer.

@. System presidensial: sistem ini menekankan pentingnya pemelihan presiden secara langsung.sehingga presiden terpilih mendapatkan mandate

secara langsung dari rakyat.

@. System parlementer: system ini menerapkan model hubungan yg menyatu antara kekuasaan eksekutif dan legeslatif .

Selain bentuk demokrasi sebagaimana di pahami di atas terdapat beberapa system demokrasi yang mendasarkan pada prinsip filosofi negara  yaitu:

1.    Demokrasi perwakilan liberal

Prinsip demokrasi ini di dasarkan pada suatu filsafat kenegaraan bahwa manusia adalah sebagai makhluk individu yang bebas . oleh karna itu dalam system demokrasi ini kebebasan individu sebagai dasar fundamental dalam pelaksanaan demokrasi.

2.    Demokrasi satu partai dan komunisme

Demokrasi satu partai ini lazimnya dilaksanakan di Negara-negara komunis .kebebasan formal berdasarkan demokrasi liberal  akan menghasilkan kesenjangan kelas yang semakin lebar dalam masyarakat,dan akhirnya kapitalislah yang mengusai Negara.

3.    Penegakan Hukum

Hukum bertujuan untuk mengatur ketretiban masyarakat. Untuk mewujutkan masyarakat yang tertib,maka hukum harus di laksanakan atau di tegakkan secara konsekuen.penegakan hukum pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan ketertiban dan kepastian hukum dalam masyarakat merasa memperoleh pengayoman dan hak-hak terlindungi.

Menurut Gustav  Radbruch (dalam sudikno mertokusumo,1986;130) dalam penegakan hukum ada tiga unsure yang selalu harus di perhatikan yaitu :

      1)    Kepastian hukum : merupakan perlindungan hukum (Yustisiabel) terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang di harapakan dalam keadaan tertentu.

      2)    Kemanfaatan : di samping kepastian hukum, menegakkan hukum harusmemiliki manfaat bagi masyarakat .Hukum adalah untuk manusia, maka pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus membelri manfaat atau kegunaan bagi masyarakat.

      3)    Keadilan : hal yang harus di perhatikan dalam penegakan hukum adalah keadilan, yang berarti bahwa dalam pelaksanan hukum harus adil.

Dalam rangka menegakkan hukum, maka aparat hukum dapat menunaikan tugasnya di tuntut untuk menjalankan hukum yang berlaku baik hukum material maupun hukum formal.

-          Hukum material adalah hukum hukum yang memuat peraturan- peraturan yang mengatur kepentingan- kepentingan dan hubungan-hubungan yang berwujud perintah-perintah dan larangan-larangan.contohnya hukum pidana dan hukum perdata.

-          Hukum formal atau hukum acara yaitu peraturan hukum yang mengatur tentang cara bagaimana mepertahankan dan menjalankan peraturan hukum material.contohnya hukum acara pidana dan hukum acara perdata.

Agar masyarakat patuh dan menghormati hukum, maka aparat hukum harus menegakkan hukum daengan jujur tanpa pilih kasih, dan memberika penyuluhaan- penyuluhan hukum secar intensif dan persuasive sehingga kesadaran dan kepatuhan masyarakar terhadap hukum semakin meningkat.Untuk menjalankan hukum sebagaimana mestinya,maka di beentuk berbagai lembaga aparat hukum (perangkat penegak hukum)yaitu:

a.            Kepolisian

Kepolisian Negara adalah alat penegak hukun yang terutama bertugas memelihara keamanan di dalam negeri. Dalam kaitanya dengan hukum ,khususnya hukum acara pidana , kepolisian Negara bertindak sebagai penyelidik dan penyidik.

b.    Kejaksaan

Jaksa adalah pejabat yang di beri wewenang utuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksankan keputusan perdilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Jadi kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang melaksankan kekuasaan Negara di bidang penuntutan. Sedangkan yang di maksud dengan penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara kepengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut  cara yang diatur  dalam hukum acara pidana dengan permintaan supaya di periksa dan di putus oleh hakim sidang pengadilan.berdasarka penjelasan tersebut, maka jaksa (penutut umum) berwenag antara lain untuk ;

-          Menerima dan dan memeriksa berkas perkara penyelidik;

-          Membuat surat dakwaan;

-          Melimpahkan perkara penyelidikan ke pengadilan negeri sesuai dangan peraturan yang berlaku;

-          Menuntut pelaku perbuatan melanggar hukum (tersangka) dengan hukum tertentu;

-          Melaksakan penetapan hakim, dan lain-lain.yang di maksud dgn penetapan hakim adalah hal-hal yang telah di tetapkan baik oleh hakim tunggal maupun tidak tunggal (majelis hakim) dalam satu putusan pengadilan.putusan tersebut dapat berbentuk penjatuhan pidana, pembebasan dari segala tuntutan, atau pembebasan bersyarat.

c.    Kehakiman

Kehakiman merupak suatu lembaga yang di beri kekuasaan untuk mengadili. Sedangkan hakim adalah pejabat peradilan Negara yang di beri wewenang oleh undang-undang untuk mengadili. Menurut pasal 1 UU nomotr 8/1981 mengadili adalah serangkaian tindakan hakim untuk menerima,memeriksa, dan memutus perkara pidana berdasarkan asas bebas, jujur,dan tidak memihakdi sidang pengadilan dalam hal dan menuntut cara yang di atur dalam undang-undang tersebut. Dalam pasal 10 ayat 1 undang-undang no.14 tahun 1970 tentang pokok-pokok kekuasaan keahakiman di tegaskan bahwa kekuasaan kehakiman di laksanakan oleh badan peradilan yaitu;

1)    Peradilan umum

      Adalah salah satu pelaksanaan kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan pada umumnya. Untuk menyelesaiakan yang termasuk wewnang peradilan umum, di guanakan beberapa tingkat atau badan pengadilan yaitu:

-          Pengadilan negri

-          Pengadilan tinggi

-          Pengadilan tingkat kasasi

-          Penasehat hukun

2)    Peradilan agama

      Bertugas dan berwenang memeriksa perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama islam di bidang a) perkawinan.b) kewarisan.c) hibah yang di lakukan berdasarkan hukum islam;d)wakaf dan sedekah.

3)    Peradilan militer

                        Bertugas memeriksa dan memutuskan perkara pidana terhadap kejahatan atau pelanggaran yang di alakukan.oleh anggota angkatan perang RI,presiden,golongan,

4)    Peradilan tata usaha Negara

Adalah administrasi Negara yang melaksanakan fungsi untuk menyelenggarakan urusan pemerintah baik di pusat maupun di daerah. Bertugas untuk mengadili perkara atas perbuatan melawan hukum yang di lakukan oleh pegawai tata usaha Negara.

Negara kita  adalah Negara Hukum,Negara Hukum yang berdasarkan pancasila dan bukan berdasarkan atas kekuasaan . Sifat Negara hukum hanya dapat  di tunjukan  jikalau alat-alat perlengkapannya bertindak  menurut dan terikat kepada  aturan-aturan yang di tentukan lebih dahulu oleh alat-alat perlengkapan yang di kuasai untuk  mengadakan aturan-aturan.

Ciri-ciri suatu Negara Hukum adalah :

a.    Pengakuan dan perlindungan hak-hak asasi  yang mengandung persamaan dalam bidang politik ,hukum,social,ekonomi,dan kebudayaann.

b.    Peradilan yang  bebas dari suatu pengaruh kekuasaan atau kekuatan lain dan tidak memihak.

c.    Jaminan kepastian hukum, yaitu jaminan bahwa ketentuan hukumnya dapat dipahami dapat dilaksanakan dan aman dalam melaksanaknnya.

Pancasila sebagai dasar Negara yang mencerminkan jiwa  bangsa  Indonesia harus menjiwai semua peraturan hukum dan pelaksanaannya, ketentuan ini menunjukan  bahwa di Indonesia di jamin adanya pelindungan hak-hak asasi manusia  berdasarkan ketentuan  hukum, bukan kemauan seseorang  yang menjadi dasar keekuasaan. Menjadi sesuatu kewajiban bagi setiap  penyelenggaraan  Negara untuk menegagkan keadilan dan kebenaran berdasarkan pancasila yang selanjutnya melakukan pedoman peraturan-peraturan pelaksanaan .Di samping itu sifat hukum yang berdasarkan pancasila. Hukum mempunyai fungsi pengayoman agar cita-cita  luhur  bangsa Indonesia tercapai dan terpelihara.

DAFTAR PUSTAKA :

Kaelan,dkk.2002.pendidikan kewarganegaraan.Pradigma UGM.Yogyakarta.

Asshiddiqie, Jimly. Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia. Edisi Revisi. Jakarta: Konstitusi Press, 2005.

__________, Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi. Jakarta: Konstitusi Press, 2005.

Ferejohn, John, Jack N. Rakove, and Jonathan Riley (eds). Constitutional Culture and Democratic Rule. Cambridge: Cambridge University Press, 2001.

Fukuyama, Francis. Memperkuat Negara: Tata Pemerintahan dan Tata Dunia Abad 21. Judul Asli: State Building: Governance and World Order in the 21^st Century. Penerjemah: A. Zaim Rofiqi, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2005

Prof. Dr. Asshiddiqie, Jimly, S.H.dalam makalahnya .[1]”Demokrasi dan HAM”.diunggah 19 september 2011.

PERTANYAAN…

1)    Hak yang bersifat dasar atau hak pokok yang di miliki manusia,seperti hak hidup,hak berbicara,dan hak mendapat perlindungan, merupakan pengertian dari….

a.    demokrasi

b.    ham

c.    asasi

d.    hukum

2)    suatu gagasan pemerintahan demokrasi yang kekuasaannya terbatas dan pemerintahanya tidak di benarkan betindak sewenag-wenang merupakan pengertian konsep demokrasi….

a.    konstitusional

b.    konstitusionil

c.    liberal

d.    pluralisme

3)    system yang menerapkan model hubungan yang menyatu antara kekuasaan eksekutif dan legeslatif …

a.    konstitusional

b.     parlementer

c.    Presidensial

d.    Liberal

4)    Factor-faktor yang mempengaruhi pembangunan dan penegakan demokrasi konstitusional di suatu Negara meliputi factor-faktor…

a.    Factor ekonomi

b.    Social dan politik

c.    Factor budaya kewarga negaraan dan sejarah

d.    Semua benar

5)    Diartikan sebagai pemerintahan atau kekuasan dari rakyat oleh rakyat  dan  untuk rakyat merupakan definisi singkat dari…

a.    Demokrasi

b.    HAM

c.    Hukum

d.    Kedaulatan rakyat.